Rajagawang.id – Proses naturalisasi Mees Hilgers untuk bisa membela Timnas Indonesia tengah berjalan. Jika tidak ada kendala, pemain 22 tahun itu disiapkan untuk laga melawan Bahrain dan China pada Oktober 2024 nanti.
Mees Hilgers sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia menjelang duel melawan Australia. Ketika itu, dia bersama kompatriotnya, Eliano Reijnders, tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI.
Dia kemudian kembali ke Belanda, sembari menunggu kelanjutan proses naturalisasinya. Pemain FC Twente itu mengungkapkan perasaannya akan memperkuat Timnas Indonesia.
“Saya berada di Indonesia selama empat atau lima hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga mewakili negara sebesar Indonesia,,” kata Mees, dalam sesi wawancara dengan media Belanda Oost.Nl.
Ketertarikan Indonesia menaturalisasi Mees Hilgers tidak muncul begitu saja. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah beberapa lama mengincar Hilgers yang berusia 23 tahun.
“Sejak usia U-19, saya sudah bermain. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranje, tapi akhirnya Anda mulai berpikir lebih jauh,” tutur Mees.
“Saya telah mempertimbangkan segalanya pada musim panas ini. Saya merasa betah di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa itu adalah saatnya mengambil langkah untuk tim nasional,” imbuhnya.
Ketua PSSI, Erick Thohir menargetkan dua pemain keturunan, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa didaftarkan untuk Timnas Indonesia sebelum matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam matchday ketiga, Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan China pada Oktober.
“Tanggal 20 sampai 24 September kita masih ada waktu 4-5 hari untuk coba mendaftarkan karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka tidak bisa main pada Oktober,” kata Erick di Deli Serdang, dikutip dari Antara, Minggu (15/9/2024).
Berkas Mees dan Eliano sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.
Proses selanjutnya adalah Komisi III DPR RI. Setelah mendapat persetujuan Komisi X dan III, berlanjut di Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden dan kemudian menjalani sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
